Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan berdampak pada pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kenaikan BBM tersebut hanya akan menyebabkan syok terapi yang kemungkinan berlangsung hingga akhir tahun ini. "Tidak lama, kok. Saya kira dampak bisa segera diredam. Kepercayaan masyarakat pun tetap akan tinggi kepada pemerintah yang sekarang," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 November 2014.Menurut Refly, ada beberapa hal yang akan mengakibatkan pemakzulan pemerintah. Di antaranya, melakukan tindak pidana korupsi dan pidana lainnya, pengkhianatan kepada negara, menjadi warga negara asing atas kemauan sendiri, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakilnya (klik infografis: Jalur Menuju Pemakzulan). Refly berujar, kebijakan pemerintah bisa saja keliru, tapi bukan berarti menjadi kesalahan yang utama dan fatal.Seharusnya, tutur dia, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan hak-haknya untuk mengkritisi kebijakan tersebut. Namun, dalam hal ini, Refly menyarankan DPR tidak perlu menggunakan hak interpelasi. "Cukup hak bertanya saja, kenapa dan bagaimana soal BBM naik. Mereka pun harus meyakinkan kelancaran program selanjutnya," ujarnya.Pendapat serupa disampaikan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro. Menurut dia, DPR tak bisa memakzulkan presiden dengan menggunakan hak interpelasi. Menurut dia, jika tidak berbuat makar dan menyimpang dari konstitusi, presiden tak akan bisa dimakzulkan. "Tak ada alasan untuk impeachment, apalagi dengan sistem presidensial," kata Siti ketika dihubungi kemarin.
Hak interpelasi, ujar dia, bisa digunakan DPR kapan saja ketika merasa ada kebijakan pemerintah yang tidak jelas. Pemerintah juga mempunyai hak jawab untuk menjelaskan poin-poin yang ditanyakan DPR. "Kalau diterima, ya, tidak masalah," tuturnya.Soal kenaikan harga BBM, Siti mengatakan pemerintah tinggal menjelaskan alasan menaikkan harga BBM. Selain itu, bisa juga dijelaskan alokasi dana subsidi akan digunakan untuk apa saja. "Dijelaskan saja dengan data dan rincian yang terukur," ujarnya. Menurut dia, seorang kepala negara harus mampu mengelola kekuatan di dalam dan luar koalisinya, supaya kebijakannya dapat berjalan baik.
sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diundang dalam acara dialog Bisnis Uni Eropa-Indonesia 2014. Dalam kesempatan itu, JK curhat soal kebijakan yang tidak populer dengan menaikkan harga BBM subsidi, di depan puluhan pebisnis Uni Eropa.
Ia menyampaikan saat ini merupakan waktu penting bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah diharuskan mengambil kebijakan tepat untuk mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) demi perekonomian yang lebih baik.
"Bertahun-tahun kita defisit karena banyak sektor yang disubsidi dan kadang tidak efektif. Ini kenapa beberapa hari lalu kami mengambil kebijakan yang tidak populer, di mana-mana ada protes karena harga BBM, tapi akan berhenti dalam satu minggu," ujar JK, Rabu (19/11/2014).
JK menjelaskan dampak dari kenaikan itu, pemerintah akan memiliki dana tambahan. Ia juga mengatakan pemerintah akan efektif menggunakan budget, mengambil kebijakan untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, ia berjanji kepada para pebisnis untuk memangkas birokrasi pemberian izin. "Dan akan mempermudah bagi kalian. Itu kebijakan kami. Saya tahu banyak protes. Banyak keputusan lama, birokrasi panjang. Kita akan meningkatkan itu. Kita akan lebih efektif untuk izin birokrasi. Misalnya memperkuat BPKM. Ini akan membuat birokrasi efisien," tegas JK.
Pemerintah, lanjut JK, mengharapkan infrastruktur bagus akan tercapai dan regulasi baik akan terwujud. Hal ini pula akan memperkuat sektor swasta.
"Infrastruktur yang tersedia untuk bisnis dan komersial kita minta swasta. Tapi yang tidak menguntungkan secara bisnis seperti irigasi, itu pemerintah. Tapi kalau tol, listrik, dan lain-lain, kita minta swasta," tandas JK setelah membahas kebijakan penaikan
harga BBM.