Presidium Seknas Jokowi Dadang Juliantara berharap besar agar Indonesia bisa beranjak dari kesulitan, dan menemukan jalan agar seluruh potensi bisa dimanfaatkan. Atas alasan itu, Dadang meminta agar pemerintah Jokowi mampu mengubah kebijakan pemerintah, dari kebijakan yang bersifat konsumtif, menjadi kebijakan yang membangun pondasi produktivitas bangsa.
Dadang menyampaikan tiga harapan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, pemerintah harus benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat, dan bekerja dengan dasar kenyataan-kenyataan kongkrit, sehingga dapat terbebas dari bentuk kepentingan sempit yang melawan harapan rakyat. Pemerintah harus bekerja dengan data akurat agar tidak melahirkan kebijakan yang justru menjadi masalah bagi rakyat.
"Kedua, yaitu agar politik anggaran yang dikembangkan adalah politik anggaran yang berpihak pada pembangunan manusia, memperkuat produktivitas dan mengokohkan fondasi yang membuat Indonesia terbebas dari segala jenis ketergantungan, serta sebaliknya dapat menggunakan seluruh potensinya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Dadang melalui rilis yang diterima merdeka.com, Minggu (2/11).
Dia menegaskan, politik anggaran lama yang boros, tidak tepat sasaran dapat memicu perilaku konsumerisme yang tidak pada tempatnya. Kebijakan itu harus digantikan dengan politik anggaran baru yang lebih cermat, meringankan beban rakyat, memperbaiki infrastruktur, dan mendorong produktivitas nasional.
Selain itu, Dadang mengutarakan, anggaran politik dapat berfokus pada usaha sistematik menurunkan angka kemiskinan, melakukan perbaikan signifikan terhadap infrastruktur dan mendorong produksi, khususnya di sektor pangan agar visi membangun kedaulatan pangan dapat segera diwujudkan.
"Menurunkan angka kemiskinan, dilakukan dengan mengurangi beban keluarga miskin, melindungi keluarga miskin dan memajukan ekonomi keluarga miskin," tambah Dadang.
Ketiga hal tersebut tentu saja hanya sebagian dari segi-segi mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dengan hal tersebut, apabila pemerintah bermaksud mengubah alokasi subsidi BBM, maka arah dari politik subsidi haruslah mempertimbangkan dan atau didasarkan pada prinsip di atas.
(http://www.merdeka.com/politik/jokowi-jk-harus-ubah-kebijakan-konsumtif-jadi-produktif.html)
